Kaidah Fiqih: Keraguan Tidak Dapat Menggugurkan Keyakinan

0
188

 

الموهم لا يعارض المتحقق = لا يجوز تأخير الشيء الثابت بالوه

(Sesuatu yang Meragukan Tidak Bisa Menggugurkan Sesuatu yang Meyakinkan = Tidak Boleh Mengakhirkan Sesuatu yang Berketetapan Hukum Dengan Sesuatu yang Meragukan)

Kaidah ini dan yang semisal nya merupakan turunan dari kaidah besar: “Keyakinan Tidak Bisa Diruntuhkan dengan Keraguan”. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang jelas kebenaran nya merupakan perkara yang meyakinkan yang tidak mungkin digugurkan dengan suatu praduga yang diragukan kebenaran nya. Kaidah ini dapat menjadi sandaran atau paying hukum untuk menyelesaikan beberapa masalah perselisihan keuangan dan perkara-perkara yang diangkat ke majelis hakim (Pengadilan). Pada dasar nya hak-hak yang telah tetap kedudukan hukum nya dengan bukti-bukti yang jelas tidak bisa ditinjau kembali dengan praduga-praduga yang belum jelas, seperti: menangguhkan pembagian harta warisan karena ada nya kemungkinan orang yang menagih utang dari uang yang dimiliki oleh pewaris (Orang yang wafat). Setelah ini, saya akan menjelaskan cabang-cabang permasalahan yang menjelaskan kaidah tersebut.

(Jika seorang budak menggali lubang sumur di sebuah jalan, namun akibat dari penggalian itu adalah menghilangkan harta orang lain (Maksud nya merusak harta yang dimiliki orang lain sehingga membuat harta nya tidak berharga), kemudian ia dijual oleh hakim peradilan dalam keadaan seperti itu, maka bagi hakim untuk memutuskan agar pembeli budak tersebut membayar semua harga (Harta yang rusak tersebut) kepada pihak yang dirugikan. Walaupun dibolehkan dalam syariat apabila harta orang lain hilang atau rusak karena penggalian sumur, maka harta yang rusak tersebut dapat digabungkan harga nya dengan penjualan budak tersebut, namun hal ini tidak bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang telah tetap pada masalah ini (Hilang atau rusak nya harta orang lain) merupakan hak nya pihak yang dirugikan semata, sementara hal-hal lain yang dapat mengikat dalam penjualan budak merupakan perkara yang meragukan. Kaidah nya: hal-hal yang meragukan tidak dapat menggugurkan hal-hal yang telah ditetapkan dengan yakin. Maka tidak ada yang dapat menghalangi hak nya pihak yang dirugikan dengan sesuatu yang belum yakin).

(Jika seseorang yang sedang sakit berikrar bahwa ia punya hutang dengan salah satu ahli waris nya kelas yang berakibat terjadi nya perselisihan di antara ahli waris yang lain, maka bagi hakim untuk memutuskan agar menyelesaikan perkara hutang tersebut. Hal ini disebabkan ada nya harta yang harus ditunaikan dan perkara nya jelas, sedangkan pembatal dari hutang tersebut –Yaitu wafat nya orang yang sakit tersebut- adalah perkara yang meragukan. Berdasarkan kaidah “Hal yang meragukan tidak dapat menggugurkan hal yang meyakinkan”, maka bagi hakim pengadilan untuk memutuskan perkara tersebut.

Bahwasan nya hal tersebut adalah boleh dilakukan (Yaitu tidak menunaikan ikrar nya orang yang wafat tentang hutang nya). Apabila ia wafat dari sakit nya, maka pernyataan nya menjadi batal seketika itu juga. Konsekuensi dari batal nya pernyataan tersebut adalah para ahli waris diperintahkan untuk mengembalikan harta warisan yang sudah terlanjur dibagi.)

(Orang yang sakit telah berwasiat untuk menghibahkan budak nya kepada seseorang (Tidak ditentukan siapa penerima nya) dan ia tidak mempunyai harta selain budak tersebut, kemudian penerima menerima hibah tersebut untuk kemudian dimerdekakan atau dijual kembali, lalu tidak berapa lama pemberi budak yang sakit tersebut wafat karena sakit nya. Dalam kasus lain penerima melakukan hal tersebut setelah kematian pemberi yang sakit tersebut sebelum ada keputusan hukum dari hakim. Maka perbuatan penerima tersebut (Memerdekakan atau menjual budak) hukum nya adalah boleh. Hal ini disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sakit jika ada prasangka bahwa bisa jadi ada pembatalan akad pemberian tersebut setelah ia ikrarkan, namun prasangka tersebut tidak berlaku dan perbuatan pemberi tersebut dianggap sah secara hukum syar’i karena adanya sebab yang umum yang dengan nya dibolehkan untuk melakukan jual beli, yaitu: Kepemilikan. Sedangkan ada nya penghalang baru sebatas prasangka saja, karena yang menjadikan penghalang dari sah nya (pemberian budak) adalah sakit yang menyebabkan kematian. Siapa yang tahu apakah sakit yang ia derita saat akad tersebut adalah sakit yang menyebabkan kematian nya atau tidak? Oleh karena itu, sesuatu yang meragukan tidak bisa menggugurkan sesuatu yang telah ditetapkan dengan fakta, maka menghukumi perbuatan pemberi dan penerima dengan hukum sah nya perbuatan mereka, karena sebab tersebut serta sah nya kepemilikan budak tersebut kepada penerima nya dengan serah terima antara pemberi dan penerima.).

Berkata Al-‘allamah Al-Murghinany tentang hal tersebut di sebuah karangan nya “Al-Hidayah”: “Tidak boleh mengakhirkan yang wajib dengan sebab yang meragukan”.

Al-‘allamah Al-Wansyrisy Al-Maliki mengisyaratkan kaidah tersebut dan berkata: “Tidak bisa hukum yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang telah disepakati bersama sebelum nya dengan sebab yang masih belum jelas yang datang setelah nya”. Salah satu contoh dari penerapan kaidah ini adalah: Permasalahan muncul nya orang yang mengaku mendapat hibah pada permasalahan pembagian harta warisan.

Berdasarkan kaidah tersebut kemungkinan akan muncul masalah yang akan menjadikan kaidah tersebut dasar untuk menjawab masalah tersebut, yaitu: Beberapa masalah diam nya seorang yang mempunyai hak dan seharus nya mendapatkan hak nya dari menagih hak nya tersebut. Apakah diam nya orang yang mempunyai hak tersebut lalu ia diam dari meminta hak tersebut merupakan izin dari nya, karena ada dugaan bahwa ia telah ridho untuk tidak mendapatkan hak nya atau diam nya bukan merupakan izin? Contoh:

 

 

Diam nya seseorang yang mempunyai hak dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kepemilikan nya, baik orang lain tersebut masih mempunyai hubungan kerabat dengan nya maupun tidak, maka yang terjadi adalah hak yang ia miliki dihukumi tetap ada nya dan kepemilikan nya menjadi milik nya yang sebenar nya. Walaupun orang yang memiliki hak tersebut diam terhadap perbuatan orang lain dengan harta nya, maka hal tersebut tidak membatalkan hal yang telah ditetapkan secara yakin. Kecuali apabila diam nya orang yang mempunyai hak tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan pada nya penjelasan (Seperti difabel) atau keadaan-keadaan amar putusan tertentu ketika zaman semakin maju yang telah disepakati hukum-hukum nya oleh pengadilan dan dibutuhkan penjelasan dari diam nya pemilik hak tersebut, maka pada saat itu dimungkinkan untuk menggugurkan perkara yang telah ditetapkan dan diputuskan dengan ada nya suatu kebenaran yang dibenarkan secara hukum atau pembenaran atau hubungan-hubungan yang sampai pada kebenaran yang telah diakui secara hukum keabsahan nya. Wallahu ‘alam.

Pada makna kaidah ini: Kaidah yang terdapat pada “Al-Mujlah”: “Tidak Ada Landasan Hukum Pada Sesuatu yang Meragukan”, maka dapat dipahami dari kaidah ini suatu hukum yaitu: Sebagaimana hukum syar’i tidak dapat dihukumi dengan sesuatu yang meragukan, maka tidak boleh mengakhirkan sesuatu yang telah berketetapan hukum dengan suatu prasangka yang tidak berketetapan secara hukum.

Studi kasus: Jika seorang pailit meninggal dunia, maka harta nya yang tersisa harus dijual untuk dibagikan hasil nya kepada orang-orang yang memberi hutang pada nya (Dalam bahasa Arab: Al-Ghorim). Apabila ada kemungkinan ada nya orang lain yang juga memberi hutang pada nya, maka yang wajib –Demi menjaga kehormatan orang yang memberi hutang namun belum diketahui tersebut- maka sebaik nya jangan dibagikan uang penjualan harta pailit tersebut kepada setiap orang yang memberi nya hutang. Akan tetapi karena hal yang meragukan tidak bisa menjadi landasan hukum, maka uang tersebut harus dibagikan kepada setiap yang memberikan pailit tersebut hutang, apabila pada suatu hari muncul orang yang mengaku ia pernah memberi hutang kepada pailit tersebut, maka ia berhak untuk mengambil hak nya dari pembagian uang tersebut dari pemberi-pemberi hutang yang lain nya berdasarkan kaidah-kaidah yang dibenarkan secara syar’i.

Begitu juga apabila suatu rumah dijual dan disekitar nya ada 2 rumah tetangga –Kedua-dua nya memiliki hak syuf’ah[1]– salah satu dari tetangga tersebut tidak berada di tempat, kemudian tetangga nya yang lain meminta syuf’ah kepada pemilik rumah tersebut, maka jual beli tersebut tetap berlaku dan sah tanpa membuat suatu anggapan bahwa tetangga yang tidak hadir di tempat tersebut kemungkinan juga ingin mendapatkan bagian dari rumah tersebut.

Kaidah tersebut juga memiliki cabang permasalahan yang lain, yaitu: Jikalau seseorang memberikan uang nya kepada orang lain yang tidak dikenal dengan akad mudhorobah, maka dibolehkan bagi orang tersebut (Pemberi uang) mengambil untung dari hasil akad tersebut selama ia mengetahui bahwa yang diberi uang tersebut tidak mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang diharamkan secara syar’i.

[1] Syuf’ah adalah jual beli rumah dengan kondisi sebagai berikut: Seorang A menjual rumah nya kepada tetangga nya B yang tinggal di belakang rumah nya, maka A boleh menjual kepada si B sebagian atau seluruh rumah nya. Apabila ada 2 tetangga nya, misal: Tetangga B dan C ingin membeli rumah A, maka hal tersebut dibolehkan dengan berbagi kepemilikan dari rumah tersebut sesuai kesepakatan syar’i.