Zahra Shafei – Peneliti Budaya
Khamenei.ir – Kasus kejahatan sistematis di pulau milik Jeffrey Epstein bukan sekadar skandal moral atau penyimpangan seksual sejumlah orang kaya. Ia telah menjelma menjadi dokumen dakwaan terhadap sebuah peradaban yang selama puluhan tahun memproklamasikan diri sebagai penjaga moralitas global. Dari berkas pengadilan, catatan penerbangan, hingga kesaksian para korban, terkuak sebuah jejaring kekuasaan: politisi, pemilik modal, figur media, dan elit intelektual yang selama ini tampil sebagai pembela “hak asasi manusia” dan “hak-hak perempuan.”
Apa yang tersingkap bukan hanya jaringan kriminal, melainkan wajah asli sebuah sistem. Sistem yang sering berbicara tentang kebebasan, namun memproduksi eksploitasi. Sistem yang mengutuk bangsa lain atas nama martabat perempuan, tetapi gagal—bahkan tak berniat—melindungi perempuan di jantung kekuasaannya sendiri.
Ketika Mimbar HAM Berubah Menjadi Tirai Asap
Dimensi paling menentukan dari kasus ini adalah runtuhnya klaim superioritas moral Barat dalam isu perempuan. Selama bertahun-tahun, para politisi dan lembaga swadaya yang mengusung slogan “pembela perempuan” tak henti menyerang Republik Islam Iran dan bangsa-bangsa merdeka lainnya atas tuduhan “penindasan terhadap perempuan.”
Namun sebagian dari figur yang sama ternyata memiliki kedekatan dengan lingkaran Epstein. Media besar yang selama ini menjadi corong nilai-nilai liberal kerap menunda, meminimalkan, atau meminggirkan pemberitaan kasus tersebut. Yayasan-yayasan “kemanusiaan” yang berdiri di atas dana miliaran dolar ternyata memiliki relasi dengan elit yang kini tercemar.
Selama beberapa dekade, jaringan kekuasaan inilah yang memproduksi narasi “perempuan Iran yang tertindas.” Narasi itu disebarluaskan secara sistematis, dibiayai dengan anggaran besar, dan disokong oleh lembaga pemikir yang terhubung dengan kepentingan geopolitik dan industri militer. Isu perempuan dijadikan alat dalam perang lunak—sebuah instrumen untuk mengguncang stabilitas internal negara-negara yang menolak tunduk pada hegemoni Barat.
Pemimpin Revolusi Islam, Ali Khamenei, telah lama memperingatkan tentang metode ini: ketika kekuatan keras gagal, propaganda dan manipulasi menjadi senjata. Atas nama membela seorang perempuan, mereka menciptakan kekacauan di sebuah negeri. Atas nama kebebasan, mereka menanamkan instabilitas.
Skandal Epstein menjadi titik balik yang memperlihatkan bahwa mimbar hak asasi manusia sering kali hanyalah tirai asap bagi kepentingan politik dan ekonomi.
Bayang-Bayang Jaringan Global dan Peran Lobi Zionis
Kasus ini juga membuka kembali pertanyaan tentang jaringan global perdagangan manusia dan relasi kuasa yang melindunginya. Nama-nama berpengaruh dengan kewarganegaraan Israel muncul dalam berbagai dokumen dan koneksi kasus. Hal ini mengingatkan pada berbagai laporan lama tentang keterlibatan jaringan internasional dalam perdagangan organ dan perempuan.
Sayyid Ali Khamenei pernah menegaskan bahwa perdagangan perempuan termasuk industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan bahwa beberapa rezim menjadi episentrum praktik tersebut—mengumpulkan perempuan dari negara-negara miskin dengan dalih pekerjaan atau pernikahan, lalu menjerumuskan mereka ke pusat-pusat eksploitasi.
Terlepas dari perdebatan politiknya, satu hal tak terbantahkan: perdagangan perempuan adalah industri global yang tak mungkin bertahan tanpa perlindungan struktur kekuasaan dan finansial. Ia bukan sekadar kejahatan individual, melainkan kejahatan sistemik.
Proyek “Menyelamatkan Perempuan Muslim”: Sebuah Proyeksi Psikologis
Dalam psikologi klinis dikenal istilah projection—mekanisme pertahanan diri ketika seseorang memindahkan kekurangannya kepada pihak lain untuk menghindari kecemasan internal. Dalam kerangka ini, obsesi Barat untuk “membebaskan perempuan Muslim” dapat dibaca sebagai mekanisme proyeksi kolektif.
Dengan membangun citra dramatis tentang “perempuan Muslim tertindas,” perhatian publik global dialihkan dari realitas pahit perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual di pusat kekuasaan Barat. Sorotan terhadap jilbab dan hukum keluarga di Iran jauh lebih keras daripada sorotan terhadap pulau pribadi tempat gadis-gadis belia diperdagangkan.
Mereka bukan sekadar mengkritik; mereka membangun industri narasi. Film, laporan tahunan, kampanye media sosial, hingga resolusi politik—semuanya membentuk gambaran tunggal tentang “penyelamatan.” Namun, penyelamatan itu ternyata tak mampu menyelamatkan perempuan di halaman belakang mereka sendiri.
Kebebasan yang Direduksi Menjadi Komoditas
Kontradiksi ini menyingkap hakikat paradigma yang menyingkirkan moralitas berbasis wahyu dan menggantinya dengan supremasi pasar dan kenikmatan. Dalam sistem yang memuja keuntungan dan kebebasan tanpa batas, tubuh perempuan mudah direduksi menjadi komoditas.
Ketika “kebebasan” diartikan sebagai pelepasan segala batas normatif, maka yang paling rentan akan menjadi korban pertama. Gadis-gadis dari keluarga miskin, imigran tanpa perlindungan, dan perempuan muda yang terjebak janji karier—mereka menjadi mata rantai paling lemah dalam sistem yang menjadikan kesenangan elit sebagai standar.
Bagaimana mungkin sistem seperti ini menawarkan resep moral bagi perempuan Muslim Iran—yang hidup dalam naungan syariat dan hukum Ilahi? Otoritas moral bukan milik mereka yang paling lantang berbicara, tetapi milik mereka yang paling konsisten melindungi yang lemah.
Dari Pulau Gelap ke Jalanan Teheran: Pola yang Sama
Jika dicermati, pola operasinya serupa:
- Mengendalikan narasi media.
- Membungkam suara yang membongkar.
- Membungkus kepentingan dengan slogan kemanusiaan.
Dari pulau pribadi di Karibia hingga jalanan Teheran, retorika yang sama digunakan: membela perempuan. Namun dalam praktiknya, yang dibela sering kali adalah kepentingan geopolitik.
Skandal ini menandai momen penting dalam perang narasi global. Ia memaksa dunia bertanya: siapa yang benar-benar membela perempuan? Mereka yang memproduksi kampanye internasional, atau mereka yang menegakkan batas moral demi menjaga kehormatan dan keamanan perempuan?
Kesimpulan: Runtuhnya Klaim, Tegaknya Kebenaran
Kasus Epstein bukan hanya perkara hukum; ia adalah krisis legitimasi. Ia memperlihatkan bahwa klaim moral tanpa fondasi spiritual akan runtuh oleh kontradiksinya sendiri.
Peradaban yang membanggakan diri sebagai pelopor kebebasan ternyata menyimpan pulau-pulau gelap di balik gemerlap kotanya. Sementara itu, bangsa-bangsa yang dituduh menindas justru mempertahankan sistem moral yang menempatkan kehormatan perempuan sebagai amanah Ilahi, bukan komoditas pasar.
Skandal ini membuka tabir: bahwa perang terhadap Republik Islam dan masyarakat Muslim bukanlah semata-mata soal hak perempuan, melainkan soal kedaulatan nilai.
Dan sejarah selalu membuktikan—kebenaran mungkin ditutupi propaganda untuk sementara waktu, tetapi ketika tirai tersibak, wajah asli para “penyelamat” itu akan terlihat tanpa topeng.
